Sukamara: Menjaga kelestarian kawasan konservasi sering kali membutuhkan lebih dari sekadar ketegasan aturan. Di Suaka Margasatwa (SM) Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, pendekatan dialog yang menghormati kearifan lokal justru menjadi kunci kembalinya ribuan pohon sawit ilegal menjadi kawasan hutan gambut yang lestari. Melalui kerja sama antara Kementerian Kehutanan (Kemenhut), aparat gabungan TNI-Polri, kejaksaan, pemerintah daerah, serta pemangku adat setempat, sebanyak 11.180 pohon sawit ilegal di atas lahan seluas 88 hektare berhasil ditertibkan tanpa memicu gesekan sosial. Pendekatan persuasif yang melibatkan tokoh adat Dayak (Demung) dan warga Desa Kartamulia mendorong 43 pihak yang sebelumnya beraktivitas di dalam kawasan hutan untuk menghentikan kegiatannya secara sukarela. Bahkan, 28 pondok kerja yang berdiri di area tersebut turut dibongkar secara mandiri oleh para penggunanya. Langkah pemulihan ini kemudian diperkuat melalui Deklarasi Adat Dayak Kaharingan bersama pengelola SM Lamandau untuk menjaga kawasan konservasi, melindungi habitat satwa liar, dan mencegah kebakaran hutan. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menilai kesadaran warga yang tumbuh dari dialog sosial menjadi capaian penting bagi keberlanjutan alam. “Kesediaan masyarakat menghentikan aktivitas ilegal secara sukarela dan komitmen masyarakat adat untuk menjaga SM Lamandau merupakan perkembangan yang sangat penting. Ketegasan negara harus berjalan bersama pendekatan yang memahami kondisi sosial masyarakat,” kata Januanto dalam keterangan resminya, Selasa, 17 November 2026. Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu, menambahkan penyelesaian non-litigasi dikedepankan bagi warga yang beritikad baik menyerahkan lahan garapannya untuk kembali dihutankan. Bagi masyarakat lokal, kelestarian hutan memang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Bupati Sukamara, H. Masduki, mengingatkan bahwa kerusakan alam pada akhirnya akan berdampak langsung pada keselamatan warga sekitar. “Bagi masyarakat Dayak, hutan juga menyimpan nilai adat, pengetahuan, dan warisan kehidupan yang membentuk jati diri masyarakat dari generasi ke generasi. Karena itu, menjaga SM Lamandau juga berarti menjaga keselamatan, kesejahteraan, dan masa depan masyarakat Sukamara,” kata Masduki. (Catatan: Dalam operasi pengamanan terpisah di wilayah hutan produksi Kabupaten Sukamara pada 10 November 2026, petugas gabungan juga mengamankan satu unit ekskavator yang digunakan untuk membuka lahan seluas sekitar tujuh hektare dan tengah mendalami pihak yang bertanggung jawab). Memulihkan Fungsi Tata Air Gambut Usai penertiban dilakukan, Kemenhut bersama pengelola kawasan dan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) langsung menyiapkan tahapan pemulihan ekosistem. Upaya ini mencakup penanaman kembali tumbuhan asli setempat (revegetasi) serta perbaikan fungsi hidrologis gambut. Wakil Kepala BPGMN, Mayjen TNI Sriyanto, menjelaskan bahwa kerusakan lahan gambut dapat memicu kerentanan kebakaran yang dampaknya dirasakan meluas oleh masyarakat. “BPGMN mendukung upaya pemulihan SM Lamandau dengan menempatkan perbaikan fungsi hidrologis, pemulihan vegetasi, dan pengurangan kerentanan kebakaran sebagai perhatian penting. Keberhasilannya harus dilihat dari pulihnya fungsi ekosistem dalam jangka panjang, bukan hanya dari kegiatan penanaman,” jelas Sriyanto. Melalui perpaduan penegakan hukum yang humanis, keterlibatan masyarakat adat, dan pemulihan ekologi, hutan gambut Lamandau diharapkan kembali menjadi penyangga tata air sekaligus ruang hidup yang aman bagi satwa liar maupun generasi mendatang. Dok. Istimewa