Tiga Warga Negara Indonesia (WNI) mengajukan permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia ke Mahkamah Konstitusi (MK).